Cibinong lintas Nusantara Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) DPC Bogor bersama Persatuan Wartawan Pemda Nasional (PWP-N) Kabupaten Bogor menggelar rapat terakhir sebagai penutup rangkaian kegiatan Dialog Publik Lintas NGO bertema “Refleksi Pembangunan Kabupaten Bogor 2025” pada 23 Desember 2025. Kegiatan ini menjadi forum evaluasi akhir tahun atas kinerja pembangunan Pemerintah Kabupaten Bogor selama satu tahun terakhir.
Rapat tersebut dimanfaatkan sebagai momentum untuk menilai berbagai capaian pembangunan, mengkritisi kekurangan yang masih ada, serta menyusun rekomendasi strategis bagi arah pembangunan Kabupaten Bogor ke depan. Kegiatan berlangsung secara terbuka dan partisipatif, dengan kehadiran sejumlah perwakilan media lokal Kabupaten Bogor.
Dialog publik ini menegaskan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rapat dihadiri oleh belasan panitia yang berasal dari berbagai lintas NGO, lembaga masyarakat, serta anggota organisasi jurnalis PWP-N.
Ketua LPRI DPC Bogor, A. Hidayat, ST, selaku penggagas kegiatan, menyampaikan bahwa dalam forum tersebut berbagai isu strategis menjadi perhatian bersama, mulai dari pembangunan infrastruktur, kualitas pelayanan publik, tata kelola anggaran, hingga persoalan sosial dan lingkungan. Para peserta dialog menyampaikan pandangan kritis disertai masukan konstruktif terhadap kebijakan pembangunan yang telah dijalankan sepanjang tahun 2025.
Ia menegaskan bahwa refleksi akhir tahun bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan proses evaluasi yang harus ditindaklanjuti secara nyata. Setiap kritik dan masukan akan menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan serta program pembangunan Kabupaten Bogor pada tahun berikutnya.
“Dialog publik ini merupakan ruang evaluasi bersama. Pemerintah tidak seharusnya menolak kritik, karena kritik justru menjadi dorongan untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas pembangunan,” ujar A. Hidayat.
Lebih lanjut disampaikan bahwa kegiatan ini sepenuhnya dilaksanakan secara mandiri oleh LSM dan NGO tanpa dukungan pendanaan maupun fasilitas dari Pemerintah Kabupaten Bogor. Meski demikian, para penyelenggara tetap berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif melalui masukan dan kritik konstruktif bagi pembangunan tahun 2026.
Menurutnya, kritik merupakan bagian dari tugas LSM dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pihak eksekutif dan legislatif. Ia menekankan pentingnya pemerataan pembangunan agar tidak terpusat hanya di wilayah inti Kabupaten Bogor, tetapi juga menyentuh desa-desa pedalaman yang dinilai masih tertinggal dan belum memenuhi harapan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Panitia kegiatan, Indriawan Nyok, menyampaikan harapannya agar agenda akhir tahun ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Ia mengungkapkan bahwa meskipun kegiatan tersebut tidak mendapatkan dukungan logistik dari pemerintah daerah, termasuk tempat dan konsumsi, acara tetap terlaksana berkat kemandirian, kerja keras, dan semangat gotong royong antar sesama NGO.
Dengan berakhirnya rangkaian Dialog Publik Refleksi Akhir Tahun Pembangunan Kabupaten Bogor 2025, diharapkan terjalin sinergi yang lebih kuat antara pemerintah dan masyarakat demi terwujudnya pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Sebagai penutup, panitia bersama perwakilan LSM dan NGO berencana memberikan simbol apresiasi akhir tahun kepada Bupati Bogor berupa pigura berisi ucapan khusus yang ditandatangani oleh belasan perwakilan LSM dan NGO peserta dialog, yang rencananya akan diserahkan langsung kepada Bupati Bogor.(Endang Junaedi)
